Press "Enter" to skip to content

Sofyan Djalil Pastikan Tidak Ada Penarikan Sertifikat Fisik

TEGAS.CO,. JAKARTA – Upaya pemerintah untuk mengikuti arus digitalisasi mulai terus digenjot, salah satunya adalah dengan menciptakan sertifikat tanah elektronik. Namun banyak pihak menilai dengan ditariknya sertifikat fisik sebelumnya dapat berimplikasi pada keamanan data serta validitas dokumen semakin rentan disalah gunakan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, menyampaikan program sertifikat tanah elektronik memiliki tingkat keamanan yang sangat baik dengan perlindungan yang super ketat dan berlapis sesuai standar keamanan yang ada.

“Sertifikat tanah elektronik ini nantinya akan mengikuti standar keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kita ikuti standar Kemkominfo, juga ISO untuk standar keamanan IT. Reliability keamanannya jauh lebih aman karena perlindungannya berlapis-lapis,” ujarnya dalam acara Bincang Editor, Senin (8/2/2021).

Kementerian yang dipimpinnya saat ini terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan, termasuk sertifikat tanah elektronik. Implementasinya dilakukan secara bertahap, tidak langsung pada tanah masyarakat.

“Ini kita uji coba terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kita hati-hati dan membatasi diri dahulu di beberapa kota pada milik pemerintah dan milik perusahaan-perusahaan besar,” jelasnya.

Rencana penerapan sertifikat tanah elektronik seiring Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik. Untuk saat ini, uji coba dilakukan terhadap tanah yang masih terbatas di Jakarta dan Surabaya, termasuk kantor BPN.

“Masih terbatas pada tanah-tanah pemerintah daerah, seperti taman, jalan, dan sejumlah fasilitas umum lain. Perlahan, pemerintah akan memperluas adopsi sertifikat elektronik di kalangan masyarakat. Meski bisa memakan waktu cukup lama, tapi penerapan secara bertahap ini akan meningkatkan keinginan masyarakat dalam membuat sertifikat tanah elektronik. Kita akan uji coba sambil mengedukasi masyarakat. Pelan-pelan akan kita perluas. Sertifikat tanah elektronik ini formatnya saja yang berubah, dari kertas ke format digital,” sambungnya.

“Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerapkan sertifikat tanah elektronik secara bertahap. Untuk saat ini, uji coba dilakukan terhadap tanah yang masih terbatas di Jakarta dan Surabaya. Salah satu persiapan untuk itu adalah uji coba di tanah pemerintah dan gedung-gedung milik perusahaan besar,” katanya.

Selain itu, ia pun menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat fisik milik masyarakat ketika sudah dibuat versi digitalnya.

“Soal penarikan, itu saya jamin tidak dilakukan. Tapi mungkin ujungnya akan digunting saja sedikit untuk menandakan bahwa sudah ada sertifikat tanah elektornik,” tandasnya.

Reporter : FAISAL

Editor : YA

Mission News Theme by Compete Themes.