Jakarta

Rencana Pembangunan Inner Ring Road, Ini Tanggapan Wakil Ketua ISMAHI

TEGAS.CO,. JAKARTA – Rencana pembangunan jalur lingkar dalam (Inner Ring Road) Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang akan dikerjakan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 203 Miliar itu dinilai bukan skala prioritas melainkan sebuah pemborosan anggaran di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu mahasiswa asal Kota Kendari di Jakarta, yang juga Wakil Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), Don Mike Andi. Rabu, (17/2/2021).

Menurut Mike sapaan akrabnya, Wali kota Kendari, Sulkarnain Kadir dalam suatu wawancaranya mengatakan, telah menyepakati kerja sama pembangunan jalur lingkar dalam bersama PT. SMI dan akan segera meneken kontrak kerja sama (MoU) pelaksanaannya.

Menyikapi rencana Wali kota Kendari tersebut, Mike bereaksi keras dan mempertanyakan apa urgensi pembangunan jalan tersebut. Mengingat jalan protokol saja masih banyak yang tidak terawat dan tidak terpakai.

“Dibanding membangun jalan baru dalam kota, mendingan dana Rp 203 Miliar itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum yang telah ada. Misalnya, memperbaiki drainase, memperlebar jalan disekitar jembatan triping, memperbaiki trotoar dan memasang lampu penerangan jalan, agar jika malam tidak seperti kota mati karena gelap-gulita,” jelasnya.

Saat ini, sambung Mike, masyarakat lebih butuh perbaikan drainase dan pemasangan lampu jalan ketimbang pembangunan jalan baru dalam kota, yang nilai anggarannya sangat fantastis dan tidak rasional menurut akal sehat.

“Seharusnya pak walikota fokus saja menangani Covid-19, ketimbang memikirkan pembangunan jalan baru mengingat Kota Kendari masuk kategori wilayah zona merah,” terangnya.

Yang juga jadi pertanyaan, tambah dia, kemana para Anggota Dewan Kota Kendari, sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, mereka mempunyai tiga tugas dan fungsi, diantaranya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah, serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

“Patut diduga Pemkot Kendari dan DPRD Kota Kendari sudah kongkalikong untuk meloloskan proyek besar ini hanya untuk mengejar fee semata,” pungkas Don Mike Andi.

MN / YA